KOTA DEPOK — Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Agus Harimurti Yudhoyono, yang di akrab AHY, tegaskan untuk menggebuk segala modus mafia tanah, terutama yang di wilayah Kota Depok khususnya.
Pernyataan AHY tersebut dihadapkan Kepala Kantor Pertanahan Kota Depok Indra Gunawan, untuk tidak ragu untuk memberantas mafia tanah, dan di saksikan Kapolres Metro Kota Depok Kombes Pol. Arya Perdana, Dandim 0508 Depok Kol. Inf. Iman Widhiarto, Kamis (6/6/2024), saat peninjauan pengukuran tanah petugas ukur dalam rangka Gerakan Masyarakat Pemasangan Tanda Batas (Gemapatas) berlangsung, di Kelurahan Cimpaeun, Kecamatan Tapos, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat.
“Jadi, Pak Indra jangan ragu ya, gebuk saja mafia tanah. Kebetulan disini ada Pak Kapolres. Koordinasikan, sikat saja,” tegas AHY, juga di hadapan warga yang disaksikan pula Kakanwil BPN Provinsi Jawa Barat Yuniar Hikmat Ginanjar dan jajaran BPN Kota Depok.
Ia menyebutkan, bahwa dalam setiap kunjungan kerja ke daerah, dirinya selalu meminta jajaran Kantor Pertanahan baik tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota untuk berani mengambil langkah serius, cepat dan terukur dalam menindak indikasi mafia tanah.
“Artinya, setiap di daerah saya sampaikan demikian. Ambil langkah cepat dan konkrit saja, ini upaya kita memerangi praktik mafia tanah yang meresahkan masyarakat,” ucap AHY.
AHY juga menekankan bahwa pemerintah pusat khususnya Kementerian ATR/BPN, segera memberikan dukungan penuh kepada Kantor Pertanahan Kota Depok dalam upaya penegakan keadilan dan hukum.
“Jadi, pihaknya mengajak masyarakat untuk aktif berpartisipasi dalam mengawasi dan melaporkan segala bentuk kecurangan yang terjadi di sektor pertanahan,” tukas AHY.
Pernyataan Menteri AHY tersebut, disambut baik oleh Kepala BPN Kota Depok Indra Gunawan, bahwa dirinya
menyampaikan terima kasih atas dukungan yang diberikannya.
“Jadi, saya atas nama instansi mengungkapkan terima kasih kepada Pak Menteri. Bahkan ini di hadapan kami, ada pak Kapolres dan jajarannya. Adapun dari upaya koordinasi terhadap kejahatan bidang pertanahan selalu kami sampaikan. Alhamdulillah koordinasi selama ini berjalan baik,” ucap Indra.
Dari pantauan di lapangan diketahui giat tersebut hadir Dirjen SPPR, Virgo Eresta Jaya, Staf Ahli Menteri Bidang Partisipasi Masyarakat dan Pemda, Yulia Jaya Nirmawati, serta Stafsus Menteri Bidang Hukum dan Perundang-undangan Sigit Raditya, Kabiro Humas, Lampri, Sesditjen SPPR Fitriani Hasibuan, Direktur Survei dan Pemetaan Tematik, Agus Wahyudi.
FALDI/RED