Wartajurnalis.com – Ketua APINDO Kota Pontianak Andreas Acui Simanjaya mengucapkan, Selamat Memimpin Kepada Pasangan H. Ria Norsan dan Krisantus Kurniawan sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Kalbar yang Baru Periode 2025-2030
Kalimantan Barat yang terdiri dari 14 kabupaten kota tentunya masing-masing Kabupaten Kota dalam Provinsi Kalbar ini memiliki karakteristik tersendiri dengan fokus kebutuhan yang berbeda-beda dan tentunya merupakan tugas Para Walikota dan Bupati terpilih untuk lebih fokus pada daerahnya masing-masing dengan melakukan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi karena Gubernur dan wakil merupakan perwakilan dari Pemerintah Pusat.
Menurut Acui, ada beberapa PR untuk Gubernur Kalbar mendatang yang tentunya secara umum menyangkut beberapa aspek yaitu :
Infrastruktur yang meningkat, pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan yang baik, fasilitas layanan kesehatan dan Pendidikan.
“Beberapa janji Kampanye tentunya merupakan janji yang akan diterjemahkan dalam program kerja pemerintahan Provinsi Kalbar. Pembangunan Rumah Adat dan Revitalisasi organisasi Masyarakat Adat sebagaimana janji Kampanye tentu akan menjadi harapan masyarakatnya.” Jelas Acui.
Ia jadi juga menyampaikan, Ada beberapa Kabupaten Kota, yang 2 tahunan lalu terjadi kematian massal pada ternak babi lokal yang secara tradisional dipelihara Masyarakat akibat virus, tentunya diharapkan adanya pengadaan bibit Babi Kampung untuk desa-desa dan Masyarakat yang memerlukan, sehingga ternak Babi lokal Masyarakat di daerah terdampak dalam berkembang kembali
Karena secara tradisional babi lokal ini merupakan sumber pemenuhan kebutuhan protein bagi masyarakat dan juga dipergunakan dalam berbagai acara Adat. Dengan demikian kekurangan Gizi yang salah satu akibatnya adalah Sunting atau Bangkeng pada anak-anak bisa diatasi.
Acui berharap, Pendampingan untuk masyarakat yang bertani secara tradisional dan juga para penambang emas tradisional harus dilakukan sehingga kedepannya memiliki legalitas dan tidak mendapatkan konsekuensi hukum saat beraktivitas.
Badan usaha milik pemerintah atau BUMD harus membuat program kerja yang bersentuhan dengan kepentingan masyarakat dan peningkatan pertumbuhan perekonomian masyarakat, jelasnya mengakhiri.