DKR Minta Intervensi APBD Bantu Ambil Ijazah Siswa Miskin

DKR Minta Intervensi APBD Bantu Ambil Ijazah Siswa Miskin

KOTA DEPOK — Dewan Kesehatan Rakyat (DKR) Kota Depok, mendata terdapat 15 SMA Negeri, 4 SMK Negeri, 84 SMA swasta, dan 122 SMK swasta. Bahkan hingga saat ini 700 ijazah yang masih di sekolah belum diambil dengan nilai kurang lebih Rp 3 miliar. Maka, Pemerintah Kota Depok diminta segera intervensi pembiayaan melalui APBD Kota Depok kepada sekolah swasta yang masih belum memberikan ijazah kepada siswa miskin. Karena, dinilai alokasi dana pendidikan sangat mencukupi untuk melakukan intervensi tersebut.

“Hal ini akan sangat membantu terutama bagi keluarga miskin dan tak mampu yang berharap anak-anaknya bisa melanjutakn pendidikan atau mencari pekerjaan,” ujar Ketua Dewan Kesehatan Rakyat (DKR) Kota Depok, Roy Pangharapan, Kamis (9/3/2023).

Ia juga mengakui, sebelumnya menghadiri Musyawarah Kerja Daerah ke 2 Badan Musyawarah Perguruan Swasta Kota Depok (Musda ke 2 BMPS), Rabu (8/3/2023), di Aula FMIPA Universitas Indonesia. Kemudian, DKR mengusulkan 2 hal yaitu, sekolah negeri diprioritaskan untuk siswa miskin dan intervensi APBD kota menebus ijazah yang belum diambil, dikarenakan persoalan keuangan.

“Untuk itu, sebaiknya Sekolah Negeri diprioritaskan untuk siswa miskin, sehingga Swasta hanya menerima Siswa dari keluarga yang mampu,” ucap Roy.

Bahkan, DKR juga menuntut agar Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat berani memasang Spanduk Larangan untuk menahan ijazah di sekolah negeri.

“Jadi, Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat berani tidak pasang spanduk larangan menahan ijazah disekolah Negeri,” imbuh Roy.

Roy juga menceritakan, bahwa dengan berlangsungnya sesi Workshop tersebut beberapa Narasumber diantaranya, anggota Komisi X DPR RI, Nuroji, dan DPRD Kota Depok, Babai Suhaemi serta Turiman. Sedangkan, Sutarno hadir dari Dinas Pendidikan, Arso dari KCD 2 Jawa Barat dan Perwakilan BMPS Provinsi Jawa Barat, Endang Iman .

“Maka, DKR mengajak agar BMPS Kota Depok dapat berkerja sama untuk membantu mengatasi persoalan siswa miskin di sekolah swasta. Jadi, kami mengajak agar bisa bekerja sama dengan BMPS Kota Depok, utamanya untuk membantu para siswa miskin yang sudah terlanjur di sekolah swasta,” pungkasnya.

FALDI